PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2020
Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Yang kami hormati Saudara Ketua Rapat Paripurna
Yang kami hormati Saudara Bupati Sleman
Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sleman
Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta jajaran Eksekutif,
Yang kami hormati Rekan-rekan anggota DPRD, rekan Pers, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia,
Segala Puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang dicurahkan pada kita sekalian, sehingga kita dapat bertemu kembali dikesempatan yang berbahagia ini dalam penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun 2020 dalam keadaan yang sehat dan bahagia, meskipun dalam suasana yang tidak begitu kondusif, bahkan beberapa rekan harus mengikuti rapat secara daring karena masih dalam kondisi pandemi covid 19. Semoga acara ini berjalan lancar serta dipenuhi limpahan barokah dari Allah SWT.
Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Semoga kita semua dapat mengikuti jejak perjuangan-Nya dan mendapatkan safaatnya kelak di hari akhir. Amiin
Selanjutnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada saudara Bupati yang telah menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Raperda Tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD 2020 pada rapat paripurna tanggal 22 Maret 2021.
Rapat Dewan Yang Terhormat,
Mengawali pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa,
kami sampaikan terlebih dahulu hal-hal yang berkembang di Masyarakat :
1. Berkaitan dengan vaksinasi covid 19 tahap kedua yang sedang berjalan, kami mohon prioritas selain TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah tokoh-tokoh agama terutama para Kyai dan Pengasuh Pondok Pesantren di Kabupaten Sleman.
2. Terkait dengan masa panen padi di bulan ini, dengan harga gabah yang murah sangat merugikan petani dan adanya isu import beras yang beredar di media sosial, semakin membuat para petani resah. Kami mohon pemerintah daerah untuk bisa memberikan solusi terkait dengan permasalahan petani ini.
Rapat dewan yang terhormat dan Hadirin yang berbahagia,
Laporan pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam laporan pelaksanaan APBD sejatinya dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan kebijakan keuangan setiap tahunnya, agar penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin efektif, efisien, transparan dan dapat di kontrol oleh publik. Terkait Raperda tentang dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Raperda Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 yang diajukan Saudara Bupati:
Aspek Pendapatan Daerah
Apabila melihat Laporan Pertanggungjawaban APBD yang telah diserahkan Saudara Bupati tersebut, secara umum kami memberikan apresiasi terhadap pencapaian penerimaan pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah, meskipun dalam masa pandemi covid-19 yang begitu besar dampaknya dari sisi ekonomi, PAD tahun 2020 hanya mengalami penurunan yang tidak signifikan dimana pendapatan daerah tahun 2020 sebesar Rp2.541.050.870.613,73 turun (10,55) % dari tahun sebelumnya.
Rapat dewan yang terhormat dan Hadirin yang berbahagia,
Sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Umum Pendapatan Daerah, pada peningkatan intensifikasi, ekstensifikasi pendapatan sesuai dengan kewenangan dan potensi yang ada, serta Optimalisai pemanfaatan aset daerah, terkait dengan hal tersebut, beberapa catatan dari Fraksi PKB adalah
1. Intensifikasi pajak/retribusi derah terkait dengan menjamurnya kos-kosan eksekutif dan mewah yang memiliki fasiltas setara dengan hotel berbintang yang ditengarai sebagai upaya untuk menghindari pajak hotel dan restoran, untuk itu perlu langkah konkrit untuk menertibkan hal tersebut. Disamping itu perlu pendataan ulang hotel-hotel dan apartement yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, disisi lain kurang maksimalnya penerapan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar juga menjadi salah satu penyebab wajib pajak abai terhadap kewajibannya. Mohon tanggapan
2. Terkait dengan kontribusi retribusi parkir dalam setruktur PAD yang belum optimal, perlu dilakukan penegakan aturan terhadap banyaknya parkir liar yang kian menjamur dan tidak memberikan kontribusi sama sekali bagi PAD. Mohon tanggapan
Aspek Belanja Daerah
Terkait dengan belanja langsung yang dianggarkan untuk belanja pegawai dalam bentuk honorarium/upah kerja, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Kami bisa memahami jika pemerintah daerah harus memprioritaskan belanja langsung untuk belanja pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat akibat pandemi covid-19, meskipun hal tersebut harus betul-betul dilakukan dengan transparan.. Mohon tanggapan
Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Hormati,
Sebagai penutup kami berharap, transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan daerah yang tercermin dalam Raperda ini akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sleman.
Demikian Pandangan umum Fraksi PKB terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun 2020, Mohon tanggapan yang proporsional dari Saudara Bupati dan Mohon maaf apabila kami di dalam menyampaikan Pandangan Umum ini ada hal yang tidak berkenan.
Akhirnya, semoga Allah SWT meridhoi setiap upaya kita dalam menjalankan amanah rakyat ini. Dana tetap sehat seperti sedia kala, Aamiin.
Akhirul kalam wassalaamu’alaikum Wr, Wb.
Sleman, 23 Maret 2021
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. SLEMAN
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (FPKB)
Rahayu Widi Nuryani, SH.M.H Ani Martanti, ST
Ketua Sekretaris
Ketua Sekretaris
Posting Komentar